Di Indonesia, istilah Upah Minimum Regional (UMR), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) kerap menjadi perbincangan dalam konteks ketenagakerjaan.

Walaupun secara resmi UMR tidak lagi digunakan, namun istilah ini masih populer di kalangan masyarakat.

mg1

Pada awalnya, UMR diperkenalkan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999.

Table of Contents

Baca juga: Jika Kabupaten Lampung Tengah Terealisasi Jadi Provinsi Baru, Bandara Ini Bakal Jadi Bukti Nyata Kemegahan Wilayah Kota Natar Calon Ibu Kota

Namun, seiring dengan diberlakukannya kebijakan selanjutnya, yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, UMR mengalami perubahan dan akhirnya tidak lagi digunakan dalam regulasi pengupahan.

mg2
×

Saat ini, peraturan pengupahan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 dan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Regulasi ini menjadi pengganti sistem pengupahan UMR yang lama.

Baca juga: Ini Alasan Pemilihan 5 Kabupaten yang Bakal Jadi Daerah Baru Kalimantan Tengah! Jangan Kaget, Kota Ini yang Terpilih Bakal Jadi Ibu Kotanya

Upah Minimum Regional (UMR)

Pada masa lampau, UMR merupakan istilah umum yang merujuk pada upah minimum di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Namun, seiring berjalannya waktu dan perubahan regulasi, istilah UMR tidak lagi digunakan.

Upah Minimum Provinsi (UMP)

Baca juga: Jumlah Penduduk Cuma 674.130 Jiwa, Kabupaten Magetan Memperkenalkan Destinasi dan Pesona Barunya Kali Ini, Mengintip Sejarah dan Kuliner Khasnya!

UMP adalah besaran upah minimum yang ditetapkan untuk seluruh kabupaten dan kota di satu provinsi.

Penetapan UMP dilakukan oleh gubernur dengan mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi dan kebutuhan hidup layak di provinsi tersebut.

Sebagai contoh, UMP DKI Jakarta mencakup upah minimum yang berlaku untuk semua wilayah di Jakarta.

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Baca juga: Mengulik Pesona Kecamatan Bunguran Utara! Sebuah Pelukan Damai di 485,17 Kilometer Persegi, Ini Keunikan Paling Susah Dilupakan!

Berbeda dengan UMP, UMK ditetapkan untuk setiap kabupaten atau kota dan dapat bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi setempat. UMK sering kali lebih tinggi dibandingkan UMP, terutama di daerah dengan tingkat biaya hidup yang lebih tinggi.

Bagaimana Penetapan UMP dan UMK Dilakukan?

Penetapan UMP dilakukan oleh gubernur dengan melakukan analisis dan perhitungan yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi ekonomi daerah dan kebutuhan hidup minimum.

Baca juga: Dapat julukan Negeri Batu Akik, Menelusuri Jejak Kabupaten Pacitan Jawa Timur: Mulai Asal Usul, Sejarah hingga Gastronomi Lokal! 

Sementara itu, UMK ditetapkan dengan pendekatan serupa, namun lebih terfokus pada kondisi ekonomi dan kebutuhan di tingkat kabupaten atau kota.

Jika suatu kabupaten atau kota tidak memiliki UMK tersendiri, maka yang berlaku adalah UMP provinsi tersebut.